Oleh: Revi Marta Dasta
(Ketua Umum Badko HMI Sumatera Barat)
Media massa seringkali kita menyuguhkan pemberitaan tentang kegiatan penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat. Setiap kabupaten dan kota seakan berlomba menampilkan program-program yang menggiurkan dan menyentuh rakyat. Mulai dan pemberian sapi, pembuatan perumahan, penanaman kakao, pembuatan koperasi nagari sampai pada memanfaatkan masjid sebagai sarana. Tujuannya jelas untuk menekan jumlah angka kemiskinan di masing-masing daerah.
Sesungguhnya kita patut mengacungkan jempol terhadap semangat yang dimiliki oleh setiap daerah dalam menekan angka kemiskinan. Spirit ini perlu dipertahankan bahkan perlu peningkatan melihat data-data kemiskinan yang cendrung mencengangkan. Berdasarkan kajian Bank Dunia, Oktober 2006 kemarin menyebutkan sebanyak 49 persen dari total penduduk Indonesia atau 108,7 juta tergolong miskin dengan memperhitungkan kemampuan daya beli mereka kurang dari 2 dolar AS/hari (Singgalang,6/1). Kalau kita bawakan ke Sumatra Barat, mungkin saja tidak jauh berbeda kondisi persentasenya. Memang data ini sebagian orang menilai belum bisa menerima terkait dengan lokasi dan waktu, tetapi yang penting dari data itu adalah, sebenarnya pemerintah belum berhasil menekan angka kemiskinan sebagaimana yang telah diprogramkan.
Pencanangan pengentasan kemiskinan berbasis nagari di Sumatra Barat oleh pemerintah pusat, tentunya tidak hanya sekedar Show of Force saja. Tetapi butuh tindak lanjut yang kongkrit dalam implementasinya. Kita salut dengan usaha pemerintah Sumatra Barat yang telah menyiapkan alokasi dana kemiskinan APBD tahun 2007 sebesar Rp. 491.028. 924.596,- yang terdiri dari APBD Provinsi dinas/nagari, APBD provinsi untuk nagari dan APBD kabupaten/Kota. (Sumber: Bappeda Prov. Sumatra Barat). Hampir semua bidang urusan pemerintahan daerah dilibatkan dalam usaha menekan kemiskinan ini. Kita menghargai usaha pemerintah daerah untuk mewujudkan terciptanya 10 persen angka kemiskinan di Sumatra Barat tahun 2010 sebagaimana yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005-2010. Kita patut bersyukur dengan alokasi dana sebesar itu, artinya terlihat kesungguhan pemerintah daerah untuk menekan angka kemiskinan tadi. Ditambah lagi dengan dimasukkannya agenda penegentasan kemiskinan ini dalam 7 agenda prioritas pembangunan Sumatra Barat Tahun 2007.
Harapan kita tentunya agenda ini tidak hanya menjadi wacana saja. Pemerintah jangan hanya mengejar target penghargaan saja dari pemerintah pusat. Tetapi yang lebih penting adalah substansi permasalahan yang sebenarnya. Kekhawatlran itu tentu saja muncul karena mungkin ada saja isu pengentasan kemiskinan ini hanya untuk mengangkat popularitas semata. Ironis, seandainya itu dilakukan oleh para pemimpin kita hari ini di saat begitu besarnya harapan masyarakat terhadap usaha pemerintah dalam mewujudkan program tersebut.Untunglah pemerintah daerah sudah bergerak cepat dengan mengintensifkan penanganan kemiskinan tahun 2007 ini. Dan telah menjanjikan pertengahan Februari ini program akan terlaksana. Artinya sudah ada upaya untuk mensinergiskan program ini antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota.
Untuk mewujudkan program yang berkualitas tersebut perlu pendampingan terhadap pelaksanaan proses penyaluran dana bantuan kemiskinan ini. Maka perhatian yang serius dari wartawan, mahasiswa dan perguruan tinggi, LSM dan Orsospol sangat dibutuhkan. Maka ke depannya pemerintah perlu memprioritaskan kerjasama dengan semua elemen sehingga kelemahan penanggulangan kemiskinan seperti kurangnya koordinasi, kurangnya sosialisasi di masyarakat, program tidak menyentuh dan tidak berkelanjutan dapat diantisipasi. Untuk itu butuh komitmen dari pemerintah dan masyarakat lainnya untuk mendukung program ini.Akhirnya kita tunggu gebrakan gubernur dan walikota/bupati di Sumatra Barat dalam merealisasikan program ini.
Hendaknya juga masyarakat tidak juga berwacana dalam menyukseskan agenda pemerintah ini. Butuh kesungguhan dan komitmen. Sehingga negara ini tidak lagi sebagai negara wacana, matang di konsep tapi kabur dengan implementasi. Semoga ini tidak terjadi di Sumatra Barat. Wallahu’alam
(Harian Umum Singgalang/ Kamis,11 Januari 2007)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar