BENCANA DAN KEMISKINAN

BENCANA DAN KEMISKINAN
Oleh Revi Marta Dasta
(Singgalang, Rabu, 24 Januari 2007)

Memasuki tahun 2007 ini, bencana dan kemiskinan menjadi pemberitaan hangat untuk dibicarakan. Kedudukannya selalu mendapat perhatian dan komentar dari berbagai kalangan.
Ibarat juara bertahan bencana dan kemiskinan tetap menjadi primadona, menghiasi masalah kebangsaan paska tahun 2006.
Bahkan hampir mengalahkan berita besar lainnya seperti pemberantasan korupsi, pelanggaran HAM, isu poligami, kenaikan gaji anggota DPRD serta isu-isu politik lainnya.
Bencana seakan datang silih berganti, seiring dengan hangatnya isu kemiskinan di negara kita.
Bencana dimulai dengan kehilangan KM Senopati Nusantara di laut Mandalika, ratusan penumpang hilang. Kemungkinan hilangnya pesawat Adam Air Boing 737-400 tanggal 1 Januari. Sampai saat ini baru serpihannya yang ditemukan.
Di Sumbar sudah terjadi juga banjir di beberapa daerah di Pesisir Selatan yang menyebabkan trauma masyarakat. Selanjutnya musibah longsor di Dusun Rimbo Takuruang, Kecamatan V Koto Timur, Padang Pariaman. Sementara wabah flu burung terus meinta korban. Sebelumnya tingkat kematian dalam kasus ini cenderung meningkat tajam dari tahun ke tahun.
Ditambah lagi dengan belum selesainya penanggulangan bencana Lumpur Sidoarjo oleh pemerintah.
Terakhir kita dikejutkan oleh terjadinya gempa di Manado dan Ternate yang telah membuat panik warga karena adanya isu tsunami. Jika bencana ini terus berlanjut maka anggaran akan banyak tersedot untuk penanggulangannya.
Ini terbukti dengan dimasukkannya penanganan bencana ke dalam agenda kalender politik Januari-Maret 2007 pemerintahan pusat.
Nampaknya tahun ini menjadi awal yang buruk bagi bangsa kita, bancana muncul secara bergantian. Pemerintah seakan dihadapkan pada kondisi yang sulit.
Kondisi ini diperparah dengan adanya manufer-manufer beberapa pensiunan jenderal yang cenderung menyudutkan pemerintah. Juga pentolan-pentolan mantan-mantan aktifis yang berkeinginan mencabut mandate pemerintah yang sah sebagai bentuk ketidak puasan mereka terhadap kinerja pemerintahan saat ini.
Bencana atau musibah bukanlah kehendak kita semua. Tidak ada satupun manusia yang akan mau tertimpa musibah, karena akan mendatangkan kerugian, kesengsaraan, bahkan penderitaan berkepanjangan. Dan tentu saja akan menimbulkan kemiskinan-kemiskinan baru di masyarakat.
Dengan terjadinya bencana dapat dipastikan akan meningkatkan angka kemiskinan. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana ini.
Seperti rusaknya lahan pertanian masyarakat, jalan, perumahan dan sarana penunjang perekonamian masyuarakat lainnya. Padahal pertanian, perkebunan, perikanan, dan informal perkotaan merupakan sarana lapangan usaha dalam pengentasan kemiskianan.
Jika itu terjadi maka anak-anak tidak akan nyaman di dalam mengikuti pelajaran di sekolah, para orang tua akan terhambat langkahnya dalam mencari rezeki hingga akan ada sebagian mahasiswa terlambat untuk menamatkan kuliahnya.
Kemudian akan menambah jumlah orang yang tidak menamatkan pendidikan. Selanjutnya akan meningkatkan pengangguran dan kemiskinan. Menurut BKKBN, kemiskinan adalah keluarga miskin yang tidak dapat melaksanakan ibadah menurut agamanya, tidak mampu makan dau kali sehari, tidak memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja dan bepergian, tidak mampu membawa anggota keluarga ke sarana kesehatan.
Merujuk pengertian kemiskinan tadi maka sudah dapat dikatakan bahwa angka kemiskinan bertambah dengan terusnya terjadi bencana.
Bertambahnya orang miskin karena bencana harus segera dicarikan solusinya. Sekarang, orang menjadi miskin bukan sekedar karena melonjaknya bahan-bahan pokok, pertumbuhan ekonomi yang rendah tetapi mulai bergeser kepada akibat terjadinya bencana. Banyak dampak yang akan ditimbulkan dalam penaggulanagan bencana ini.
Tetapi yang paling penting tentunya menyelamatkan koraban jiwa, baik ketika saat bencana terjadi maupun sudah berlalu bencana itu akan banyak menimbulkan permasalahan. Seperti kesehatan, perumahan, pelayanan sampai pada ,mengembangkan tingkat kesejahteraan masyarakat seperti semula.
Untunglah kementrian koperasi kesejahteraan rakyat pada tahun 2007 menfokuskan agenda pemerintahan pada tiga bidang, yaitu pengurangan kemiskinan, pengangguran, peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan serta peningkatan rasa aman.
Khusus pengurangan kemiskinan dan pengangguran akan menyedot dana 4 triliun lebih melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
Semoga dengan dana sebanyak itu pemerintah mampu untuk menanggulangi tingkat kemiskinan, termasuk dengan terjadinya bencana ini. Di samping itu, pemerintah daerah harus memiliki agenda dalam penanganan bencana dan aspek lainnya yang ditimbulkan, termasuk munculnya kemiskinan baru.
Karena terjadinya bencana tidak dapat diduga maka sudah selayaknya dibuat perencanaan dalam penanggulangannya. Sehingga dapat meminimalisir terjadinya resiko terburuk akibat bencanan tadi.

BAGAIMANA DENGAN EKSEKUTIF ?

BAGAIMANA DENGAN EKSEKUTIF ?
Oleh Revi Marta Dasta
(Singgalang. Rabu, 31 Januarai 2007)

Saat ini, mastarakat kita tengah dihebohkan dengan PP 37 tahun 2007 tentang kenaikkan tunjangan pimpinan dan anggota dewan yang terhormat. Sebuah kewajaran apabila kritikan itu lahir ditengah kondisi masyarakat yang masih banyak dihinggapi oleh kemiskinaan dan pengangguran.
Tidak sepatutnya kenaikan tersebut dilakukan karena akan banyak menyedot anggaran pendapatan belanja di daerah. Di tambah lagi dengan kecenderungan lembaga-lembaga lain seperti eksekutif, badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah yang cenderung menimbulkan kerugian Negara.
Selama ini, prilaku eksekutif dalam melakukan pengelolaan Negara jarang sekali mendapatkan sorotan dan kritikan. Masyarkat lebih cenderung untuk melakukan kritikan terhadap lembaga legislatif.
Padahal eksekutif juga merupakan lembaga yang harus dilakukan koreksi terkait dengan kasus korupsi yang dilakukan. Menurut laporan ICW actor yang paling banyak melakukan korupsi adalah lembaga eksekutif dibanding dengan lembaga lainnya (Singgalang, 28 Januari 2007) kemudian disusul dengan DPRD serta di badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah yang cenderung menimbulkan kerugian Negara.
Berdasarkan data tadi, secara diam-diam eksekutif juga ikut melakukan banyak tindakkan penyelewengan. Rasanya tidak sepantasnya eksekutif sebagai kpengelola Negara berbuat seperti itu. Apabila disetiap daerah, lebih dari setengah anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) habis untuk membayar gaji pegawai. Sementara masih banyak masyarakat yang sering mengeluh dengan pelayanan yang diberikan oleh penyelenggaran Negara.
Banyaknya program-program yang dibuat oleh pemrintah saat ini, seperti program pengentasan kemiskinaan dan pengangguran menjadi ujian selanjutnya bagi lembaga eksekutif. Terbuka lebar bagi penyelenggara Negara dalam melakukan penyelewengan program ini apabila tidak diiringi dengan manajemen yang baik. Untuk itu perlu kritikan dan masukkan dari segenap elemen masyarakat agar program-program pemerntah yang telah dibuat dapat berhasil dengan maksimal.