PENANGULANGAN KEMISKINAN, PERLU DUKUNGAN SEMUA PIHAK

PENANGULANGAN KEMISKINAN,

PERLU DUKUNGAN SEMUA PIHAK

Oleh: Revi Marta Dasta
(Singgalang. Rabu, 6 Desember 2006)

Untuk saat ini, kita merasakan pemisismis dengan target pemerintah untuk menurunkan jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat. Hal ini terungkap dari hasil penelitian yang dilakukan Universitas Andalas dengan Dinas Sosial Sumatera Barat belum lama ini, menyimpulakan bahwa program-program anti kemiskinana yang digulirkan telah gagal membebaskan rumah tangga miskin dari kemiskinan (Padang Ekspres, 23/11). Ada tiga penyebab gagalnya program kemiskinan adalah berkaitan dengan sifat program pengelolaan dan partisipasi local.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut penduduk miskin melonjak tajam menjadi 54,1 persen. Suatu angka yang saat mencemaskan dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin tahun 2005, sebesar 22,07 persen. Padahala Dalam Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Sumatera Barat tahun 2006-2010, salah satu prioritas agenda pembangunan adalah mempercepat penurunan peningkatan kemiskinana, yaitu menurunklan jumlah penduduk miskin rat-rata 16 persen pertahun selama periode 2006-2010. sehingga diperkirakan tingkat kemiskinan mencapai sekitar 10 persen pada tahun 2010.
Jika berkaca pada hasil penelitian tadi maka sulit bagi Pemerintaha Sumatera Barat untuk memenuhi target penurunana kemiskinan. Maka perlu kiranya dilakukan langkah-langkah strategis untuk memgatasinya. Program ke depan hendaknya jangan sesaat saja tetapi berkelanjutan supaya dapat dirasakan lebih lama oleh masyarakat. Ibarat pepatah, janya hanya memberikan umpan saja tapi harus dengan pancingannya. Pemerintah hendaknya dorongan masyarakat membuat usaha mandiri yang bias menjadi andalan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di samping itu, usaha kecil yang telah ada hendaknya dibutuhkan, terutama dari segi pemodalan. Karena itu yang saat perlu sekali dilakukan saat ini. Karena program-program yang dibuat hendaknya lebih terukur dan terencana, serta dapat dinikmati masyrakat saat ini juga. Jangan ada kesan program yang dibuat masing-masing dinas hanya untuk menghabiskan uang Negara saja sementara hasilnya tetap begitu saja. Kemiskinan meningkat dan pengaguran juga tidak dapat di tekan.
Pengelolaan program yang dilakukan pemerintah agar dilakukan dengan baik, karena belum tentu program yang baik akan mendapatkan hasil yang maksimal tampa dikelola secara baik. Program tersebut seyogyanya berkelanjutan sehingga dapat dinikmati pasca program selesai dan dapat dijadikan sandaran untuk pemenuhan kenbutuhaan sehari-hari masyarakat.
Untuk mengelola program ini menurut hemat penulis perlu mengikut sertakan pihak lain diluar pemerintahaan seperti generasi muda sebagai mitra. Keikutsertaan bias saja dengan ikut langsung sepeti tenaga pendamping, survey, pengawas dan tranparansi pelaksanaan program, penyusunan strategi penengulangan kemiskinan serta penggabungan system informasi rumah tangga miskin di tingkat nagari dan kelurahaan. Ini penting dilakukan untuk membantu pemerintah dalam mendapatkan informasi dan data yang akurat tentang kondisi kemiskinaan secara langsung.
Bagi pihak yang diikutkan dalam pengelolaan program, merupakan bentuk pengabdian secara langsung pada masyarakat dan dapat mengembangkan potensi mereka yang dilibatkan.
Untuk mendukung agenda pemerintahan tersebut sangat diharapkan sekali partisipasi masyarakat, terutama tokoh masyarakat dan organisasi di tempat program berlangsung. Manfaat dari partisipasi ini adalah untuk melanjutkan dan memastikan program tetap berjalan secara maksimal. Demikian, terima kasih.

KEMISKINAN

KEMISKINAN
Oleh: Revi Marta Dasta
(Haluan. Kamis, 1 Februari 2007)

Kemiskinan adalah masalah bangsa yang harus segera diselesaikan secepatnya oleh pemerintah. Banyak permasalahan yang muncul apabila angka kemiskinan ini terus melonjak. Dengan banyak orang miskin maka pengaguran, perelingkuhan dan tingkat kriminalitas yang tinggi serta masalah-masalah social lainnya akan silih berganti dating menerpamasyarakat. Orang tidak akan segan-segan untuk membunuh apabila perut lapar. Dalam bahasa minang “ Bialah bacakak jo urang dari pado bacakak jo galang-galang”, artiny orang tidak akan tahan menahan lapar, mereka rela berkelahi untuk mendapatkan sesuap nasi. Kondisi adalah seperti ini adalah fenomena social yang terus saja terjadi. Eskalasihnya cenderung meningkat, seakan moral dan etika akan hilang begitu saja akibat banyaknya kemiskinan ini.

Hamper setiap tahun pemerintah selalu memasukkan program pengentasan kemiskinan sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan. Namun sampai saat ini kemiskinan tetap tidak bias dikurangi, malah cenderung mengalami peningkatan. Meskipun kemiskinan pernah turun drastis pada tahu 1976-1996, 40,1 % menjadi 11,3% dari total penduduk Indonesi, orang miskin meningkat kembali pada [eriode 1996-1999. akibat krisis multidimensional yang menerpa Indonesia, jumlah penduduk miskin pada periode 1996-1998, meningkat tanjam menjadi 22,5 juta jiwa (11,3 %) menjadi 49,5 juta jiwa (24,2 %) atau bertambah sebanyak 27 juta jiwa (BPS, 1999).

Berdasarkan hasil data pendataan sosial ekonomi penduduk 2005, jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat tercata sebanyak 1,079.241 orang atau sebanyak 23.825 kepala keluarga. Jumlah ini mencapai 22,07 penduduk propinsi Sumatera Barat dan terjdi peningkatan sebesar 20,9 % dari tahun 2004 dimana tingkat kemiskinan di daerah kabupaten jauh lebih tinggi dari pada di kota.

Meskipun masyarakat miskin telah mendapatkan bantuan program pengentasan kemiskinan dari pemerintahan, tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Masyarakat miskin yang telah tersentuh program pengentasan kemiskinan, tetap saja beranjak dari kondisi kemiskinannya. Karena itu pasti ada yang salah dengan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan tersebut.

Bantuan tunai langsung dari kompensasi BBM yang diberikan pemerintah kepada masyrakat miskin adalah bias penanggulangan kemiskinan, karena hanya dinilai akan hanya menciptaka sindrom ketegantungan bagi masyarakat. Sesunguhnya BLT hanya cocok diberikan pada masyarakat yang tidak berdaya seperti orang cacat dan anak tertlantar. Pengentasan kemiskinan tidak hanya cukup dengan memberikan uang saja kepada masyarakat, tetapi yang harus dicari bagaimana masyarakat dapat melakukan usaha yang menimbulkan krentifitas dan kineja masyarakat. Masyarakat miskin jangan dibiasakan manja, tetapi yang dibutuhkan adalah peningkatan produktifitas. Maka pemerintah harus secepatnya merumuskan program-program pemberdayaan masyarakat miskin seperti program peningkatan kemampuan dan keterampilan kerja / usaha melaluan pendidikan dan latihan-latihan kerja, perluasan jaringan kerja, dan informasi pasar serta bantuan modal kerja.