MAK KUMI DAN KESEDIHAN KITA
Oleh Revi Marta Dasta
(Haluan. Senin, 26 Maret 2007)

Di tengah hiruk pikuknya kita dalam menangani masalah gempa dan pembangunan kembali istano pagaruyung, sejenak hati kita tersentak, ternyata saat ini masih ada masyarakat yang makan tanah untuk bertahan hidup. Padahal tidak ada terjadi musibah dan kejadian yang luar biasa di tempat itu sehingga mak kumi 65 tahun dan keluarganya harus makan tanah dalam mempertahankan hidupnya.

Coba kita renungkan, seprah itukah keadaan masyarakat hari ini? Tidak adakah orang yang peduli dengan masip mak kumi. Kemana larinya pemerintahan daerah, ninik mamak, alim ulama, tokoh parpol, tokoh LSM, mahasiswa dan tenaga pal kumi? Pernahkan terketuk hati mereka sebelumnya untuk membantu?

Beruntung harian Haluan mengelurkan pemberitaan kisah mak kumi ini. Kalau tidak mungkin saja mak kumi dan keluarganya akan seterusnya makan tanah. Atau harus bunuh diri secara massal karena tidak tahan lagi seperti yang dilakukan salah seorang ibu rumah tangga di Malang beberapa waktu lalu.

Tidak bias kita bayangkan di daerah yang katanya kaya dengan sumber daya alam ini, banyak menghasilkan ikan, perwisatanya yang sudah internasional, perkebunan yang luas ternyata masih saja ada masyarakat yang makan tanah, sungguh ironis.

Mak kumi mungkin salah satu potret kehidupan nyata masyarakat kita hari ini. Kalau kita mau berjujur-jujur masih banyak orang seperti mak kumi bahkan lebih parah dari pada itu. Beruntung semua tidak terekspos ke media masa. Kalau iya, bias saja semuanya akan kebakaran jenggot..Coba kita renungkan, untuk bertahan hidup saja mereka harus makan tanah, bagai man dengan pemenuhan kebutuhan yang lainnya, misalnya untuk menyekolahkan anaknya serta untuk beli kebutuhan lainnya. Bagaimana mereka dapat menikmati hidup secara layak seperti lainnya. Kalau lah banyak orang seperti Mak Kumi, maka tunggulah azab bagi kita semuanya.

Keadaan masyarakat kita hari ini terutama di daerah-daerah terpencil memang sangat menyedihkan. Masyarakat sudah lelah dengan keadaan hari ini, hamper semua bahan pokok kebutuhan masyarakat naik tajam. Misalnya saja beras dari harga Rp.9000 naik menjadi Rp. 14.000, sementara pemasukan masyarakat tidak banyak. Besar pasak dari pada tiang begitu pepatah orang. Belum lagi harga cabe, tomat, dan segala macamnya.kondisi ini ditambah lagi dengan datangnya bencana alam dan dampak yang di timbulka olehnya seperti penyakit dan rasa trauma yang belum hilang.

Tentu pemberitaan inoi yang lelah menampar wajah pemerintah daerah setempat. Walaupaun pak bupati dating dang lansung menangis didepan pak kumio, untuk sementara mungkin saja kesedihan pak kumi dan keluarganya terobati.

Namun cukuplah kedatangan itu, atau hanya sekedar melihatkan kepedulian s esaat. Saya yakin pak bupati tidak akan berbuat seperti itu. Namun pasti memikirkan jalan yang terbaik untuk membanti, kita tunggu saja.

Bukan bermaksud membesar-besarkan masalah, namun kasus ini adalah sebuah peringatan yang semestinya harus mendapatkan perhatian serius pemerintah. Sebab selam in, tingkat kemiskinan ditempat mak kumi cendrung sangat tinggi. Masyarakat banyak yang miskin. Disaat daerah lain berlomba-lomba dalam memajukan daerahnya tetapi kampong mak kumi seakn jalan ditempat. Ditabah lagi terjadinya banjir yang tidak berkesudahan. Setiap ada hujan selalu banjir dating. Tentunya akan menambah angka kemiskinan baru dalam masyarakat. Lahan yang tergenang air, jalan yang tidak bias digunakan dan sebagainya. Merupakan keadaan nyata yang harus diperhatikan.

Ya, sekali nasib Mak kumi, 65 tahun, memang malang, Sebuah kisah yang sangat menyedihkan dan memilukan. Mungkin saja Mak kumi sering merenung dalam hatinya mengapa ia harus makan tanah untuk bertahan hidup, padahal tetangga disebalahnya sudah berbicara tentang merek motor yang akan dibeli, jenis pakain yang akan dibeli atau berbicara tentang kemajuan-kemajuan yang telah diraih. Rasanya ia tidak menikmati enaknya 62 tahun merdeka. Untuk itu sangat dibutuhkan bantuan dari kita bersama.

GEMPA DAN PERILAKU KITA

GEMPA DAN PERILAKU KITA
OLEH: Revi Marta Dasta
(Singgalang, sabtu,17 Maret 2007)

ditengah hiruk pikuknya berbagai elemen masyarakat dalam mebantu korban bencana gempa, sejak kita dihentakkan dengan berita kepergian beberapa angota DPRD kabupaten Solok untuk melkukan studi banding.
Kepegian anggota dewan yang terhormat ini menjadi polemic setelah beberapa unsure masyarakat mengecam tindakan tersebut ada sebuah kekhawatiran bahwa anggota DPRD yang pergi sudah “raso jo pareso”. Telah hilang rasa kemanusiaan wakil rakyat kita. Anggapan itu tentu sangat logis, sebab mereka pergi ditengah masyarakat yang tengah berduka. Smentara semua potensi yang ada dimasyarakat telah dipusatkan dalam membantu korban gempa ini.
Semenjak dua minggu terakhir ini masyarakat sumatera barat tengah dirundung duka akibat gempa bumi 6.2 skala richter. Semua komponen berlomba-lomba membeirkan bantuan untuk korban. Tidak hanya pemerintahan saja, tetapi segala unsure masyarakat seperti mahasisiwa, LSM dalam dan luar negeri, tokoh-tokoh masyarakat, perantau, partai politik maupun perorangan tidak pernaha lelah dalam memberikan bantuan. Mereka memiliki niat yang sama, yaitu meringankan penderitaan korban.
Bantuan yang diberikan juga beragam dan bervaraisi, bukan hanya sekeda r uang atau bantuan makanan lainnya, tetapi mereak juga rela menjadi relawan ditenda-tenda pengungsian. Tidur bersama pengungsi dan hidup sebagaimana layaknya seorang pengungsi yang menjadi korban musibah. Kondidsi ini bias kita temukan dihampir setiap daerah yang terkana gempa. Mereka juga membuat posko-posko bantuan, baik itu posko kesehatan, posko utnuk menampung bantuan sampai pada posko pencegahan trauma terhadap masyarakat. Jika kita melihat disamping posko, banyak berkibar berbagai institusi yang m,ambantu. Dengan banyaknya bendera tadi, dapat dipastikan telah banyak elemen masyarakat yang peduli. Tidak lupa, para dermawan ini selalu melkukan blow up terhadap kegiatan yang mereka lakukan. Terutama dimedia catak nasional dan daerah. Media telah kebanjiran iklan ucapan belasungkawa dari para dermawan. Tidak peduli besar atau kecilnya benutan yang mereka berikan, namun yang penting masyarakat tahu bahwa mereka sudah peduli. Atau bias saja “pangganti tanyo: “alah nymbang pak?”. Mungkin bias demikian sebagian dari perilaku kita.
Tidak hanya itu, ada juga yang menghujat pemreintah dalam melakukan penagggulangan bencana ini. Seperti pernyataan para perantau dari BK3AM baru-baru in. spontan langsung mendapat tanggapan dan kritikan pedas dari perantau lainnya. Jangan omong doank, begitu katanya. Hujatan demi hujatan telah mewarnai pemberitaan gempa ini. Memang kita harus saling membantu, namun kita juga harus kritis terhadap kerja pemerintah dalammenangani gempa. Jangan hanya pandai memuji-muji pemerintah. Perantau juga harus memberikan solusi. Karena memang kehadiran organisasi perantua bukan melakukan pujian dan juga hujatan. Tetapi memberikan solusi kongkrit terhadap permasalahan yang ada. Jangan kita menambah-nambahkan masalah. Kita sudah banyak masalah. Masalah gempa ini kita sudah kewalahan.seharusnya perantau memberikan penyejukan kepada kami yang di ranah minang. Bukan saling menghujan.
Lain lagi, prilaku mahasisiwa, bentuk kepedulian mereka tujukan dengan berbagia kegiatan social. Sebagai anak muda, tentunya mahasiswa hanya memiliki semangat dan keinginan yanga kauat yuntuk meringankan beban korban gempa. Mereka berlomba-lomba membuka posko bantuan. Yang banyak dilakukan mahasiswa adalah meminta sumbangan dijalan-jlan, selanjutnya didistribusikan kepada korban gempa. Banyak jalan-jalan protocol di kota padang yang tidak luput dari pantauan mahasiswa mereka rela berpanas-panas untuk meminta sumbangan. Tidak peduli dengan larangan polosi, atau banyak debu dari kenalpot kendaran yang bias membuat mereka sakit mata. Namun mungkit ini yang bias diberikan mahasiswa untuk menujukan kepedulian mereka terhadap korban. Disamping itu mereka banyak yang menjdi relawan kesehatan di masyarakat. Mungkin saja ada diantara mereka yang rela meninggalkan kuliahnya untuk sekedar mengabdi kepada masyarakat. Tetapi itulah uniknya mahasiswa, ada-ada saja yang mereka coba lakukan.
Media juga tidak tinggal diam dalam menghadapi bencana bias dikatakan media adalah sarana yang sangat berjasa dalam membantu masyarakat memperoleh indformasi. Bangun tidur, kita langsung mencari Koran dan menonton berita di TV. Koran-koran telah laku keras. Ditambahlagi tampilan dat-data yang akurat dan gambar-gambar yang langsung menyentuh kepedulian masyarakat dalam memberikan bantuan. Hamper semua halaman Koran tercatat pemberitaan tentang bencana ini mulai dari terjadinya gempa samapai pada menerima sumbangan dari berbagai khalayak. Media sangat efektif dalam mempromosikan kegaiatan-kegiatan masyarakat dalam memberikan bantuan. Juga ddalam memberikan informasi tentang jumlah korban yang tidak mendapatkan bantuan begitu juga dengan elektronik.
Berita-berita lain mulai hilang dari peredaran satu per satu. Misalnya saja berita hangat tentang terbakarnya istano pagaruyung yang menghebohkan itu. Dahulu semua mata tertujua kesitu, aliran bantuan segera berdatangan. Namun, mungkin saja momennya tidak tepat. Maka bantuan harus dialihkan kepada penangan gempa. Semua persedian masyarakt disumbangkan untuk gempa. Kerugian sudahj mencapai Rp 8 ratus miliara. Jumlah tersebuat baru kerugaian yang dialami, belum lagi dana yang dibutuhkan dalam memulihkan kembali dalam membangun perumahan dan mental masyarakat. Membutuhkan biaya yang sangat bnayk tentunya. Dari mana pemerintah Sumater Barat akan mendapatkan dana sabanyak itu. Terpaksa harus merevisi lagi APBD yang telah disahkan untuk menambah anggaran dalam penangan bencana ini.
Tidak ketinggalan, pengungsi juga banyak yang meminta sumbangan. Coba kita lihat di dekat posko-posko temapt kejadian. Banyak masyarakat yang meminta sumbangan setiap kendaraan yamg melintas selalu dimintai sumbangan. Apakah ini sudah menjdi kesepakatan atau hanya kehendak segelintir orang saja. Pertanyaannya adalah apakah bantuan yang selama ini diberikan pemerintah tidak mencukupi? Bagaimana dengan peran anggota dewan kita yang terhormat dalam menghadapi bencana ini. Sebagai orang politik dan wakil rakyat tentu mereka harus membantu meringankan beban masyarakat. Terutama masyarakat asal pemilihan mereka. Bias kit abaca di Koran banyak anggota DPRD yang telah menbirikan batuan kepada korban gempa di daerah pemilihan mereka masing-masing. Baik dari pusat maupun daerah. Sebagai wakil yang dipilih yang dipilih oleh rakyat tentu mereka memiliki sense of cricis terhadap penderitaan yang dialami masyarakat. Masing-masing partai telah mendirikan posko dan membentuk para relawan. Tidak tanggung, bolw up kegiatan ini dibuat secara besar-besaran. Mungkin saja, inilah saatnya memebar simpati kepada masyarakat.
Namun ditengah itu muncul kabar yang tidak enak, anggapan DPRD salah satu kabupatan di Sumatera Barat melakukan kunjungan kerja kedaerah lain. Kenapa kepergian mereka begitu dibesar-besarkan? Padahal itu adalah sudah menjadi tugas mereka yang harus diselesaikan apakah semua pekerjaan kita akan terhenti dengan bencana ini. Apakah kita akan larut dalam bencana ini? Tentu saja tidak. Barang kali jawabanya. Namun kenapa kepergian mereka sangat disayangkan? Semua berkomentar tentang kepergian ini. Memang selama ini perilaku dari anggota deawan yang terhormat ini sangat beragam. Ada-ada saja perilaku mereka ini. Ada yang berbuat asusila, ada yang demo minta kenaikan gaji, ada yang main judi, sampai pada ada yang kurang peduli dengan musibah yang menimpa masyarakat. Secara akal sehat tentunya kita tidak menerima, prilaku anggota dewan seperti itu. Namun kita juga jangan terlalu aprior dengan segala tingkah mereka. Banyak juga hal positif yang mereka hasilkan. Seperti bagainama kemakmuran dari masyarakat hampair bergadang tiap malam untuk rapat memikirkan yang terbaik bagi masyarakat. Ditambah lagi banyak peraturan yang mereka buat. Anggota dewan juga manusia.
Semua yang kiata lakukan dalam bencana ini tentunya akan dinilai oleh Tuhan. Sejauh mana keiklasan kita dalam membantu. Tidak usah terlalau overekting. Mari kita sama-sama membantu. Wasalam.

REFLEKSI 60 TAHUN HMI

REFLEKSI 60 TAHUN HMI

Oleh Revi Marta Dasta

(Singgalang. Jumat 26 Januarai 2007)

“Hari ini adalah rapat pembentukan Organisasi mahasiswa Islam karena semua persiapan maupun perlengkapan yang diperlukan sudah beres.”
Demikanlah prakata Prof. Lafran Pane membuka rapat pendirian Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), 60 tahun silam. Hari ini rabu 14 Rabiul Awal 1366H, bertepatan 5 Februari 1947 M. rapat yang berlangsung di salah satu runga kuliah STI (Sekarang UII) Yogyakarta, disaksikan Husein Yahya (mantan Dekan Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) yang seharusnya mengajar kuliah tafsir, mengesahkan berdirinya HMI.
Organisasi ini ternyata mendapat sambutan hangat tidak hanya dari kalangan mahasiswa Islam, melaikan dari seluruh elemen bangsa. Itu terbukti dengan ucapan Panglima Besar Jenderal Soedirman dalam sambutan pada peringatan 1 Tahun berdiri HMI, 5 Februari 1948. Dalam kesempatan tersebut Jenderal Soedirman mengatakan “HMI hendaknya benar-benar HMI, jangan sampai suka menyendiri” bagi Pak Dirma, HMI yang benar bukan hanya Himpunan Mahasiswa Islam melainkan Haparan masyarakat Indonesia.

Perjalalanan awal

Memasuki usia 60 tahun ini, Pengurus Besar (PB) HMI mengintruksikan kepada seluruh kader HMI yang ada di Indonesia untuk melaksanakan berbagai kegiatan seperti membuat tulisan, kegiatan sosial dan seminar tentang HMI. Agenda Dies Natalis ini merupan salah satu agenda politik pemerintah pusat kurun waktu Januari-Maret 2007 (Kompas, 11 Januari 2007).
Bagaimanapun keberadaan HMI tidak dapat dipisahkan dengan kelahiran bangsa Indonesia karena HMI lahir tepat dua tahun setelah Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia tanggala 17 Agustua 1945. Sudah dapat dipastikan bahwa HMI memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita mulia menjadi masyarakat yang merdeka, adil dan makmur. Setidaknya ada lina zaman yang dilalui HMI, selama itu juga HMI melewati banyak tantangan dan rintangan seiring dengan ciri dan karakter masing zaman tersebut. Pertama, Zaman kemerdekaan (1946-1949), HMI melewati beberapa fase, yaitu konsolidasi, pengokohan dan perjuangan menghadapi pemberontak PKI. Pada fase ini segenap kader HMI terjun kegelanggang medan pertempuran melawan Belanda, membantu pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung. HMI membentuk Cops Mahasiswa (CM) di bawah pimpinan Ahmad Tirtosudirto, ikut membantu pemerintah dengan mengarahkan anggota CM ke gunung-gunung memperkuat aparat pemerintah. Sejak itulah dendam kesumat PKI terhadap HMI tertanam. Kedua, Zaman Liberal (1950-1959), lewat kongres ke V HMI di Medan 1957 menghasilkan keputusan menuntut Islam sebagai dasar Negara dan mengharamkan penganut ajara komunis. Ketiga, Zaman Orde Lama (1950-1965), HMI menghadapi tantangan pembubaran oleh PKI lewat propagandanya dengan mencari dalil dan fitnah yang tidak ada buktinya. DN. Aidit sebagai pemimpin pimpinan PKI waktu itu menyebutkan “Seharusnya tidak ada plintat-plintut terhadapa HMI. Saya menyokong penuh tuntutan pemuda, pelajar, dan mahasiswa yang menuntut pembubaran HMI, yang seharusnya sudah lama bubar bersama dengan bubarnya Masyumi.” Pidato Aidit yang menyakitkan adalah “Kalau tidak sanggup membubarkan HMI pakai kain sarung saja.” Namun perlawanan terhadap gerakaan DN. Aidit tersebut datang dari generasi muda Islam (GEMUIS) yang lahir 1964, membentuk Panitia Solidaritasd Pembeblaan HMI. Lewat apel akbarnya membawa spanduk yang berbunya “Langkahi Mayat sebelum goyang HMI”. Anti klimaks dari peristiwa itu, PKI melakukan pemberontakaan tersebut adalah PKI, maka HMI secara organisatoris mengeluarkan pernyataan mengutuk Gestapu PKI lewat surat nomor: 2125/B/Sek/1965 yang ditanda tangani oleh Sulastomo sebagai Ketua Umum dan Marie Mahmammad sebagai sekretaris Jenderal PB HMI. Akhirnya HMI masih tetap bertahan sampai sekarang, sedangkan PKI dibubarkan oleh pemerintah. Keempat, Zanam Orde Baru (1966-1998), HMI beperan sebagai pejuang Ode Baru dan pelopor kebangkitan angkatan 66 dengan membentuk KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia), berpartisipasi dalam pembangunan serta atau pergolakaan dan pembaruan pemikiran Islam, puncaknya tahun 1970 takkala Cak Nur (Ketua Umum PB HMI dua periode) menyampaikan ide pembaruaan pemikir Islam dan masalah interaksi umat. Kelima, Zaman Reformasi (1998-sekarang) bila dicermati dengan seksama secara histories HMI sudah mulai melaksanakan gerakaan reformasi dengan menyamapaikan beberapa pandangan yang berbeda dan kritik terhadap pemerintahan Orde Baru, seperti yang disampaikan oleh ketua Umum PB HMI Anas Urbaningrum pada waktu peringatan Dies Natalis HMI ke-51 di Grha Insa Cita Depaok tanggal 22 Februari 1998 dengan judul Urgensi Reformasi Bagi Pembangunan Bangsa yang Beradap. Pidato ini disampaikan 3 bulan sebelum lengsernya Presiden Soeharto.

HMI Sekarang

Seiring dengan tumbangnya rezim Orde Baru muncul keberanian masyarakat kita untuk melakukan kritikan terhadap segala hal yang dianggap tabu selam ini. HMI juga telah menjadi sasaran kritik berbagai kalangan, baik internal maupun eksternal HMI. Kritikan yang paling pedas datang dari Cak Nur HMI sekarang tidak sesuai dengan lagi dengan misi awal pendiriannya, kader HMI cenderung elitis dan banyak berpolitik dari pada memikirkan persoalan umat dana bangsa. Sebagai orang yang pernah besar di HMI, kritik Cak Nur tersebut tentu tanpa alas an tetapi melewati pengamatan dan analisis yang mendalam.
Evaluasi dan kritik terhadap suatu pengalaman sejarah separti HMI patut dilakukan. Mengutip ungkapan sejarahwan Sartono Kartodirdjo “….siapa yang mengontol masa lamapu akan menguasai masa depan” artinya, kritik yang dialamatkan kepada HMI merupakan langkah dalam penyelamatan organisasi ini. Berdasarkan pengamatan penulis sebagai salah seorang kader HMI melihat ada empat persoalan mendasar yang dihadapi HMI saat ini. Pertama, Rekruetmen kader yang tidak ada lagi mementingkan kualitas, kondisi ini disebabkan oleh masih kurangnya promosi yang dilakukan HMI di kampus sebagai basisinya. HMI jarang sekali melakukan aktifitas-aktifitas yang menarik bagi mahasiswa saat ini seperti diskusi-diskusi yang selama ini menjadi ciri khas HMI. Sehingga HMI tidak lagi dikenal di kampus mahasiswa tidak memiliki minat masuk HMI. Saat ini yang menjadi kader HMI harus “merayu” dulu untuk mendapatkan anggota baru bukan lagi atas kesadaran semata. Kurangnya follow up yang dilakukan oleh Instruktur kepada peserta paska traning juga menjadi persoalan-persoalan yang tidak ada solusinya. Sehingga anggota baru yang akan dilantik bagai ayam kehilangan induk karena sering ditinggal. Padahal substansi dari sebuah pentrainingan adalah follow up yang harus maksimal dilakukan pasca latihan kader 1. Keduan, gerakan HMI dalam mengambil tema gerakaan, seakan terombang ambing dan terkesan elitis sehingga nantinya terimbas pada pragmatisme kader yang jauh dari prinsip. Ketiga, kehilangan indentitas, HMI sebagai organisasi yang berasaskan Islam kadang kala tidak lagi menunjukan identitas keislamannya yang harus dipegang teguh dalam setiap prilaku kader HMI. Mesjid sebagai basis mulai ditinggalkan. Kajian-kajian keislaman yang dilakukan HMI kurang diiringi denagan impelementasinya. Keempat, pencitraan alumni, penulis berpendapat bahwa pencitraan alumni sangat berpengaruh terhadap eksestensi HMI. Potensi alumni yang dimiliki oleh HMI merupakan model yang berarti bagi perkembangan HMI. Banyaknya alumni HMI yang menduduki posisi strategis di negeri tidak dapat dipungkiri merupakan salah satu factor penunjang bagi eksistensi dan survenya HMI. Namun adanya alumni yang bermasalah juga menambah beban pencitraan HMI di masyarakat. Tetapi, yang lebih ironis ada juga segelintir aknom alumni yang mencoba memanfaatkan HMI untuk kepentingan tertentu. Lebih unik lagi ada saja yang mengaku sebagai alumni HMI, jika organisasi ini menguntungklan strategi. Tetapi, apabila tidak ada hampir semua mencerca HMI, jarang sekali memberikan solusi.

HMI Masa Datang

Memprediksi HMI yang akan datang bukanlah pekerjaan yang mudah butuh analisa dan diagnosa yang mendalam. Sejarahwan HMI Prof. DR. Agussalim sitompul (guru besar UIN Yogyakarta) sudah mulai mencoba dianosa tersebut lewat buku yang berjudul “44 indikator kemunduran HMI suatu kritik dan koreksi untuk kebangkitan kembali HMI”. Dalam buku itu dijelaskan secara gamlang tentang kemunduran-kemunduran HMI dari masa ke masa. Berdasarkan hasil diagnosa beliau memprediksi keberadaan HMI ada tiga kemungkinan. Pertama, HMI akan eksis dan akan kembali bangkit dari keterpurukan selama lebih kurang 25 tahun apabila mau melakukan perubahan-perubahan. Perubahan terdebut dilakukan oleh HMI dengan memaksimalkan agenda studibanding melakukan penelitian dan pengembangan organisasi secara intensif sesuai dengan tuntutan zaman capacity bulding (penguatan dan pengembangan sumber daya manusia hmi), voicing (melakikan interaksi yang baik dengan eksternal HMI), networking (kemampuan mencari patner HMI untuk ikut peka terhadap madalah umat). Kedua, HMI status Quo hal ini terjadi apabila HMI masih merasa dirinya sebagai organisasi mahasiswa terbesar, tertua, sebagai kesombongan histories yang kini menghinggapinya. Lebih dari pada itu HMI tidak mau mendengar kritik dari luar maupun dalam HMI. Ketiga, HMI akan hilang dari peredaran untuk tidak dikarenakan bubar apabila tidak mau memperbaiki diri. Sangat dibutuhkan kepemimpinan yang berkualitas tidak saling merasa benar yang akan membuat perpecahan di tubuh organisasi.
Menjadikan kembali HMI sebagai harapan masyarakat Indonesia adalah tugas berat dan butuh perjuangan yang berat pula. Tujuan HMI yang terdapat dalam pasal 5 AD HMI yaitu … mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT adalah cita-cita mulia yang semestinya menjiwai semangat kader HMI untuk mewujudkannya. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah strategis agar harapan tersebut tercapai secara maksimal. Pembenahan persoalan interaksi organisasi menjadi kemestian yang harus dilakukan, berkurangnya minat anggota HMI menjadi instruktur pengelola LK adalah persoalan berat. Untuk itu perlu dibuat progran untuk mrnggairahkan kader HMI menjadi seorang instruktur pengkaderan pada pada setiap training. Karena, HMI adalah organisasi kader bukan organisasi masa dan pengkaderan adalah jantung organisasi. Ketika pengkaderan tidak ada lagi, maka HMI hanya akan tinggal nama saja. Di samping itu perlu pengawalan terhadap follow up anggota baru yang dilantik dengan menaksinalkan metode kakak asuh disetiap level training. Untuk eksternal gerakan HMI difokuskan pada isu-isu yang menyentuh masyarakat bawah seperti pendamping agenda pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Begitu juga dengan mengembalikan HMI ke kampus adalah solusi untuk mempromosikan HMI ke kampus sehingga HMI back to campus tidak hanya slogan belakang. Akhirnya untuk mewujudkan harapan masyarakat Indonesia HMI harus dikembalikan kepada komunitasnya semula yaitu mahasiswa dan masyarakat.
Kerberhasilan sebuah organisasi kemahasiswaan tidak mutlak diukur dengan harus menguasai kampus menjadi ketua-ketua lembaga di kampus dan unit kegiatan mahasiswa lainnya. Tetapi, yang paling penting mengembalikan peran organisasi kemahasiswaan sebagai organisasi perjuangan yang mampu melahirkan perubahan dengan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat baik sebagai individu kader maupun organisasi. Jika itu sudah dilakukan maka HMI akan selalu menjadi harapan bangsa Indonesia. Selamat ulang tahun HMI ke 60 bahagia HMI yakin usaha sampai.

Saatnya Kaum Muda Memimpin

Oleh : Revi Marta Dasta

Ketua Umum Badko HMI Sumatera Barat

Wacana kaum muda memimpin semakin hangat untuk dibicarakan. Apalagi menjelang pelaksanaan pemilihan presiden tahun 2009 mendatang. Usul agar kaum muda bangkit untuk memimpin republik ini mengemuka di tengahnya banyaknya kekecewaan terhadap pemimpin hari ini yang didominasi oleh kaum tua. Salah satunya adalah ketidakmampuan mereka menyelesaikan persoalan kemiskinan, pengangguran dan kekerasan.

Maka untuk itu perlu ada regenerasi kepemimpinan di masa datang. Artinya harus ada kepemimpinan alternative yang mengusung kaum muda. Mungkinkah kaum tua akan berbesar hati memberikan kesempatan kepada yang muda untuk memimpin nantinya? Isu kepemimpinan alternatif ini bukanlah hal baru. Syafi’i Maarif (Mantan Ketua Umum Muhammadiyah), misalnya pernah membandingkan politisi sekarang dengan politisi era 1950–an dan menyimpulkan politisi era itu lebih baik. Menurutnya, politisi sekarang menganggap politik sebagai mata pencaharian bukan pengabdian. Bila diamati, di negara kita, watak opurtunis semacam itu memang merupakan lagu lama dari perpolitikkan kita sejak tatanan yang ada itu sendiri menghasilkan hubungan ekspoitatif pada rakyat. Elit politik kita seringkali saling berkonflik bukan menunjukkan konsep dan program mana yang lebih ampuh untuk mengatasi permasalahan kebangsaan yang ada. Tetapi berkonflik dalam hal banyak rakyat yang dikorbankan untuk kepentingan sendiri. Kekhawatiran akan kembalinya kaum tua naik panggung kekuasaan agaknya mulai nampak. Hal ini terlihat dari hasil survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga tentang calon presiden yang akan datang. Survei tersebut tetap meyakini bahwa kedepan bursa capres masih didominasi wajah-wajah lama. Begitu juga dengan manuver beberapa Partai politik yang sudah mulai menggusung kandidatnya. Misalnya saja PDIP telah menyepakati kembali Megawati untuk diusung menjadi presiden dalam Rakernas yang baru saja berlangsung.

Begitu juga Golkar, nampaknya akan kembali mengusung Jusuf Kalla. Hal ini terlihat dari dihapuskannya metode konvensi dalam penentuan Capres dari Partai Golkar. Sama halnya Partai Demokrat juga akan mengusung, Susilo Bambang Yudhoyono. Belum lagi kaum tua yang juga berkeinginan maju, sebutlah Abdurrahman Wahid, Akbar Tanjung, Wiranto, Sultan Hamengkubuwono dan lainnya. Mungkin Amien Rais yang kurang muncul kepermukaan. Namun melihat itu semua wajar apabila kekhawatiran itu muncul. Karena beberapa nama yang muncul tidak ada muncul kaum muda dalam percaturan tersebut. Kenapa kaum muda yang harus memimpin, apakah kaum tua memang tidak layak lagi. Menurut Pramoedya Ananta Toer, ada beberapa alasan. Pertama, kekuasaan yang diisi oleh golongan tua—yang sering disebut gerontokrasi—cenderung konservatif, melanggengkan kekuasaan dan pada akhirnya tak mampu melihat dan memenuhi tuntutan sejarah.

Mungkin hal ini berkaitan dengan fakta bahwa kalangan usia tua identik dengan watak yang tidak lagi progresif, tidak berani (banyak pertimbangan karena beban berat dan ketakutan dalam menanggung risiko kalau dipandang terlalu agresif) dan bahkan sok arif ketika berposisi menjaga stabilitas-bahkan stabilitas yang berdiri diatas penderitaan mayoritas rakyat. Kedua, Mengutip pernyataan Pramoedya ”Sepandai-pandainya ahli yang berada dalam kekuasaan bodoh akan ikut jadi bodoh”. Mengisyaratkan adanya sebuah anjuran bahwa kaum muda tidak boleh mendukung (apalagi memasuki lingkaran) kekuasaan yang korup, bodoh dan menindas. Sekali kaum muda melakukannya, maka ia akan larut dalam logika kekuasaan korup dan posisi serta perannya juga sama halnya dengan kaum tua yang bodoh, konservatif dan meskipun usianya relatif muda tetap saja anti perubahan, atau tidak mau terlibat dalam perubahan.

Jelas sekali bahwa kaum muda memang harus segera bangkit. Jika tidak pemimpin yang akan datang tetap saja di dominasi oleh kaum tua. Masihkah kaum muda terlena dengan kondisi hari ini. Padahal perubahan yang ditunggu-tunggu masyarakat tidak kunjung jua datang. Dalam sebuah pidato yang sangat berapi-api pada Januari 1958 Soekarno berkata, ”Kalau saya pemuda, saya akan berontak terhadap keadaan ini”. Mungkin inilah yang sedang berkecamuk dalam diri kita pemuda melihat kondisi hari ini. Untuk itu mari bersama bangkit mengambil alih kepemimpinan hari ini Namun apakah kaum muda akan mampu memberikan solusi apabila mereka diberikan amanah untuk memimpin. Lalu bagaimana agar kepemimpinan kaum muda tidak mengulangi kesalaham kaum tua.

Menurut Yudhi Haryono (2007), jawabannya dengan cara melakukan Politik di tiga level. Pertama, Politik konstitusi, Kedua Politik kepemimpinan, Ketiga Politik rakyat. Menurut Yudhi, ketiganya di mulai dengan melakukan transformasi negara. Dan inilah sebenarnya pesan utama reformasi 1998. Negara transformatif adalah negara yang dalam perspektif pembangunannya menjadi aktif dalam kebijakan ekonomi dan menguatkan sambil mempromosikan industri nasional, pembangunan teknologi dan jaminan sosial yang tidak bisa dicapai mekanisme pasar liberal. Negara tansformatif juga melakukan nasionalisasi asset produksi strategis yang diperuntukkan bagi rakyat banyak, menjauhi praktek privatisasi sambil mengelola pasar menjadi pasar sosial. Mungkin inilah salah satu kesalahan kaum tua yang menyebabkan bangsa ini ini masih terseok-seok. Aset-aset strategis yang kita miliki banyak tergadai dan cenderung dikuasai oleh asing. Mulai dari minyak bumi, hasil tambang seperti emas dan tembaga sampai pada dikuasainya jaringan telekomunikasi seperti Indosat oleh negara asing.

Maka selayaknyalah kita harus mengingatkan kaum tua agar jangan sampai menagulangi perbuatan buruknya. Bila tidak, maka kita sebagai kaum muda harus melakukan revolusi dengan cara mengambil kepemimpinan masa depan lewat nmekanisme konstitusi yang sudah diatur. Namun tentunya kaum muda perlu kembali mengukur kemampuannya. Apakah sanggup nantinya melahirkan perubahan,. Atau malah larut dengan situasi yang ada sehingga bukannya perubahan yang lahir namun kondisi negara yang makin parah. Tentunya itu tidak kita inginkan. Ayo bangkit kaum muda. (***)

Penanggulangan Kemiskinan Jangan Hanya Wacana

Oleh: Revi Marta Dasta

(Ketua Umum Badko HMI Sumatera Barat)

Media massa seringkali kita menyuguhkan pemberitaan tentang kegiatan penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat. Setiap kabupaten dan kota seakan berlomba menampilkan program-program yang menggiurkan dan menyentuh rakyat. Mulai dan pemberian sapi, pembuatan perumahan, penanaman kakao, pembuatan koperasi nagari sampai pada memanfaatkan masjid sebagai sarana. Tujuannya jelas untuk menekan jumlah angka kemiskinan di masing-masing daerah.

Sesungguhnya kita patut mengacungkan jempol terhadap semangat yang dimiliki oleh setiap daerah dalam menekan angka kemiskinan. Spirit ini perlu dipertahankan bahkan perlu peningkatan melihat data-data kemiskinan yang cendrung mencengangkan. Berdasarkan kajian Bank Dunia, Oktober 2006 kemarin menyebutkan sebanyak 49 persen dari total penduduk Indonesia atau 108,7 juta tergolong miskin dengan memperhitungkan kemampuan daya beli mereka kurang dari 2 dolar AS/hari (Singgalang,6/1). Kalau kita bawakan ke Sumatra Barat, mungkin saja tidak jauh berbeda kondisi persentasenya. Memang data ini sebagian orang menilai belum bisa menerima terkait dengan lokasi dan waktu, tetapi yang penting dari data itu adalah, sebenarnya pemerintah belum berhasil menekan angka kemiskinan sebagaimana yang telah diprogramkan.

Pencanangan pengentasan kemiskinan berbasis nagari di Sumatra Barat oleh pemerintah pusat, tentunya tidak hanya sekedar Show of Force saja. Tetapi butuh tindak lanjut yang kongkrit dalam implementasinya. Kita salut dengan usaha pemerintah Sumatra Barat yang telah menyiapkan alokasi dana kemiskinan APBD tahun 2007 sebesar Rp. 491.028. 924.596,- yang terdiri dari APBD Provinsi dinas/nagari, APBD provinsi untuk nagari dan APBD kabupaten/Kota. (Sumber: Bappeda Prov. Sumatra Barat). Hampir semua bidang urusan pemerintahan daerah dilibatkan dalam usaha menekan kemiskinan ini. Kita menghargai usaha pemerintah daerah untuk mewujudkan terciptanya 10 persen angka kemiskinan di Sumatra Barat tahun 2010 sebagaimana yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005-2010. Kita patut bersyukur dengan alokasi dana sebesar itu, artinya terlihat kesungguhan pemerintah daerah untuk menekan angka kemiskinan tadi. Ditambah lagi dengan dimasukkannya agenda penegentasan kemiskinan ini dalam 7 agenda prioritas pembangunan Sumatra Barat Tahun 2007.

Harapan kita tentunya agenda ini tidak hanya menjadi wacana saja. Pemerintah jangan hanya mengejar target penghargaan saja dari pemerintah pusat. Tetapi yang lebih penting adalah substansi permasalahan yang sebenarnya. Kekhawatlran itu tentu saja muncul karena mungkin ada saja isu pengentasan kemiskinan ini hanya untuk mengangkat popularitas semata. Ironis, seandainya itu dilakukan oleh para pemimpin kita hari ini di saat begitu besarnya harapan masyarakat terhadap usaha pemerintah dalam mewujudkan program tersebut.Untunglah pemerintah daerah sudah bergerak cepat dengan mengintensifkan penanganan kemiskinan tahun 2007 ini. Dan telah menjanjikan pertengahan Februari ini program akan terlaksana. Artinya sudah ada upaya untuk mensinergiskan program ini antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Untuk mewujudkan program yang berkualitas tersebut perlu pendampingan terhadap pelaksanaan proses penyaluran dana bantuan kemiskinan ini. Maka perhatian yang serius dari wartawan, mahasiswa dan perguruan tinggi, LSM dan Orsospol sangat dibutuhkan. Maka ke depannya pemerintah perlu memprioritaskan kerjasama dengan semua elemen sehingga kelemahan penanggulangan kemiskinan seperti kurangnya koordinasi, kurangnya sosialisasi di masyarakat, program tidak menyentuh dan tidak berkelanjutan dapat diantisipasi. Untuk itu butuh komitmen dari pemerintah dan masyarakat lainnya untuk mendukung program ini.Akhirnya kita tunggu gebrakan gubernur dan walikota/bupati di Sumatra Barat dalam merealisasikan program ini.

Hendaknya juga masyarakat tidak juga berwacana dalam menyukseskan agenda pemerintah ini. Butuh kesungguhan dan komitmen. Sehingga negara ini tidak lagi sebagai negara wacana, matang di konsep tapi kabur dengan implementasi. Semoga ini tidak terjadi di Sumatra Barat. Wallahu’alam

(Harian Umum Singgalang/ Kamis,11 Januari 2007)